AKUNTANSI
INTERNASIONAL
Kelompok
9
·
Bianca
Oktavia 21211478
·
Septia
Dwiyanti 26211680
·
M. Fahli Riza 24211811
·
Yoga
De’Aria N 27211521
·
Rizki Ningtyas S.
Kelas
: 4EB11
JURUSAN
AKUNTANSI
FAKULTAS
EKONOMI
UNIVERSITAS
GUNADARMA
Bab
I
Pendahuluan
Akuntansi
memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Sebagai cabang dari
ilmu ekonomi, akuntansi menyediakan informasi mengenai perusahaan dan
transaksinya untuk memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya oleh para
pengguna informasi tersebut. Jika informasi yang dilaporkan dapat diandalkan
dan bermanfaat, maka sumber daya yang terbatas itu dapat diandalkan dan
bermanfaat, maka sumber daya yang terbatas itu dapat dialokasikan secara
optimal, dan sebaliknya alokasi sumber daya menjadi kurang optimal jika
informasi kurang andal dan tidak bermanfaat.
Bab
II
Perkembangan
dan Klasifikasi
Akuntansi harus
memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus
berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, social, dan politik
yang ada dalam lingkungan operasinya. Sejarah akuntansi dan para akuntan
meperlihatkan perubahan secara terus-menerus. Pada awalnya, akuntansi tidak
lebih dari system pencatatan untuk jasa perbankan teretntu dan skema pemungutan
pajak. System pencatatan berpasangan kemudian dikembangan untuk memenuhi
kebutuhan sejumlah perusahaan dagang. Industrialisasi dan skema pemungutan
pajak.
Mengapa kita
harus mengetahui bagaimana dan menagap akuntansi berkembang? Jawabannya adalah
sama seperti mengapa mempelajari perkembangan dalam bidang yang lain. Kita akan
dapat memahami dengan lebih baik system akuntansi suatu Negara dengan
mengetahui factor-faktor dasar yang memengaruhi perkembangannya. Tentu saja
akuntansi berbeda di seluruh dunia dan pengetahuan mengenai factor perkembangan
membantu untuk memahami mengapa hal itu terjadi.
Perkembangan
Standar dan
praktik akuntansi di setiap Negara merupakan hasil dari interaksi yang kompleks
di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangan akuntansi nasional juga membantu menjelaskan
perbedaan akuntansi antar bangsa.
·
Sumber Pendanaan. Di
negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, seperti Amerika Serikat dan
Inggris, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan
(profitabilitas) dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas
masa depan dan risiko terkait. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki akses
langsung terhadap informasi apa saja yang diinginkan, pengungkapan publik yang
luas dianggap tidak perlu.
·
Sumber Hukum. Sistem
hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dunia barat
memiliki dua orientasi dasar: kodifikasi hukum (sipil) dan hukum umum (kasus).
·
Perpajakan.
·
Ikatan Politik dan
Ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan,
dan kekuatan sejenis.
·
Inflasi. Inflasi
mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap
nilai-nilai aset dan beban-beban terkait, sementara di sisi lain melaukan
peningkatan berlebihan terhadap pendapatan.
·
Tingkat Perkembangan
Ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam
suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama.
·
Tingkat Pendidikan.
Pendidikan akuntansi yang profesional sulit dicapai jika taraf pendidikan di
suatu negara secara umum juga rendah.
Berdasarkan
hasil analisis Hofstede, Gray mengusulkan suatu kerangka kerja yang
menghubungkan budaya dan akuntansi. Ia mengusulkan empat dimensi nilai
akuntansi yang mempengaruhi praktik pelaporan keuangan suatu negara, yaitu:
·
Profesionalisme versus
ketetapan wajib pengendalian: preferensi terhadap pertimbangan profesional
individu dan regulasi sendiri kalangan profesional dibandingkan terhadap
kepatuhan dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan.
·
Keseragaman versus
fleksibilitas: preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibandingkan
fleksibilitas dalam bereaksi suatu keadaan tertentu.
·
Konservatisme versus
optimisme: sutu preferensi dalam memilih pendekatan yang lebih bijak untuk
mengukur dan mengatasi segala ketidakpastian di masa depan, daripada memilih
pendekatan yang sekedar optimis namun berisiko.
·
Kerahasiaan versus
transaparansi: preferensi atas kerahasiaan dan pembatasan informasi uaha
menurut dasar kebutuhan untuk tahu dibandingkan dengan kesediaan untuk
mengungkapkan informasi kepada publik.
Klasifikasi
Klasifikasi
akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua kategori: dengan pertimbangan
dan secara empiris. Klasifikasi dengan pertimbangan bergantung pada
pengetahuan, intuisi, dan pengalaman. Klasifikasi secara empiris menggunakan
metode statistic untuk mengumpulkan basis data prinsip dan praktik akuntansi
seluruh dunia.
Bab
III
Akuntansi
Komparatif: Eropa
Pada bab ini
berfokus pada lima anggota Uni Eropa (EU): Republik Ceko, Perancis, Jerman,
Belanda, dan Inggris. Perancis, Jerman, dan Belanda merupakan anggota asli
Masyarakat Ekonomi Eropa (European
Economic Community) ketika organisasi tersebut didirikan pada tahun 1957.
Inggris bergabung pada tahun 1973. Keempat negara ini memiliki ekonomi yang
berkembang pesat dan merupakan rumah bagi banyak perusahaan multinasional
terbesar di dunia. Keempat negara tersebut merupakan beberapa pendiri International Accounting Standards Committee
(sekarang lebih dikenal dengan International
Accounting Standards Board atau IASB), dan memiliki peranan penting dalam
mengatur agendanya. Republik Ceko merupakan sebuah negara dengan perekonomian
yang “berkembang”. Republik Ceko bergabung dalam Uni Eropa pada tahun 2004.
Beberapa
Pengamatan Tentang Standar dan Praktik Akuntansi
Standar
akuntansi merupakan regulasi atau peraturan (sering kali termasuk hukum dan
anggaran dasar) yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Susunan standar
merupakan proses perumusan standar akuntansi. Jadi, standar akuntansi merupakan
hasil dari susunan standar. Susunan standar akuntansi biasanya menggabungkan
kombinasi dari kelompok-kelompok sektor umum dan sektor swasta. Peran dan
pengaruh kelompok-kelompok ini dalam menyusun standar akuntansi berbeda di
setiap negara. Perbedaan ini membantu menjelaskan kenapa setiap standar berbeda
di seluruh dunia.
Hubungan antara
standar akuntansi dan praktik akuntansi sangat rumit, dan tidak selalu bergerak
dalam gerakan satu arah. Dalam beberapa kasus, praktik diambil dari standar, sedangkan
dikasus lain standar diambil dari praktik. Praktik bisa dipengaruhi oleh
tekanan pasar, seperti tekanan-tekanan yang berhubungan dengan persaingan
pendapatan dalam pasar modal.
IFRS
dalam Uni Eropa
Pada tahun 2002,
Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengaharuskan semua
perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti
IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005. Adapun
persayaratannya adalah:
Persyaratan
IFRS
|
Republik Ceko
|
Perancis
|
Jerman
|
Belanda
|
Inggris
|
Perusahaan
terdaftar—laporan keuangan gabungan
|
Diharuskan
|
Diharuskan
|
Diharuskan
|
Diharuskan
|
Diharuskan
|
Perusahaan
terdaftar—laporan keuangan perusahaan pribadi
|
Diharuskan
|
Dilarang
|
Dibolehkan, tapi
hanya untuk tujuan informasi
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
Perusahaan tidak
terdaftar—laporan keuangan gabungan
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
Perusahaann tidak
terdaftar—laporan keuangan perusahaan pribadi
|
Dilarang
|
Dilarang
|
Dibolehkan, tapi
hanya untuk tujuan informasi
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
Laporan
Keuangan
Laporan keuangan
IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan
perubahan ekuitas (atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui), dan
catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup:
·
Kebijakan akuntansi
yang diikuti
·
Penilaian yang dibuat
oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang penting
·
Asumsi utama mengenai
masa depan dan sumber penting tentang ketidakpastian estimasi
Sistem
Akuntansi Keuangan Lima Negara
Perancis
Perancis
merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri
Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General (undang-undang akuntansi
nasional) formal yang pertama pada September 1947. Sebuah ketentuan yang telah
direvisi mulai berjalan pada tahun 1957. Revisi selanjutnya dari ketentuan
tersebut dibuat pada tahun 1982 dibawah pengaruh Fourth Directive of the European Union. Pada tahun 1986, ketentuan
tersebut diperluas untuk mengimplementasikan persyaratan Seventh Directive Uni Eropa pada laporan keuangan gabungan, dan
selanjutnya direvisi lagi pada tahun 1999.
Plan Comptable General berisi:
·
Tujuan dan prinsip
laporan dan akuntansi keuangan
·
Definisi aset, utang,
ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran
·
Aturan-aturan valuasi
dan pengakuan
·
Daftar akun,
persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah
distandarisasi
·
Contoh laporan keuangan
dan aturan presentasinya.
Regulasi dan
pelaksanaan akuntansi di Perancis ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam
penyusunan standar di Perancis, yaitu:
1. Counseil
National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
2. Comite
de la Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi)
3. Autorite
des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
4. Ordre
des Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik)
5. Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional
Undang-undang Auditor)
Laporan keuangan di perusahaan
Perancis harus melaporkan hal-hal berikut:
1. Neraca
2. Laporan
laba rugi
3. Catatan
atas laporan keuangan
4. Laporan
direktur
5. Laporan
auditor
Perusahaan-perusahaan
Perancis yang terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka,
dan perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini.
Namun semua perusahaan Perancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan
pada tingkat perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan
dasar hukum untuk membagikan dividend an menghitung penghasilan wajib pajak.
Jerman
Karakteristik
dari akuntansi Jerman adalah ketergantungan pada keputusan undang-undang dan
pengadilan. Tidak ada lagi yang memiliki kekuatan mengikat atau otoritatif.
Untuk memahami akuntansi Jerman, seseorang harus melihat pada HGB dan bentuk
keputusan hakim.
Sistem
penyusunan standar akunatansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang
digunakan di Inggris dan Amerika Serikat, dan sama dengan IASB. Namun penting
untuk menekankan bahwa standar GASB merupakan rekomendasi otoriter yang hanya
berlaku untuk laporan keuangan gabungan. Semenjak pendiriannya, GASB telah
mengeluarkan German Accounting Standards (GAS)
pada masalah-masalah seperti laporan arus kas, laporan segmen, pajak-pajak yang
ditangguhkan, dan translasi mata uang asing.
Undang-undang
Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang
berbeda bergantung pada ukuran perusahaan alih-alih pada bentuk organisasi
bisnisnya. Undang-undang menetapkan isi dan forman laporan keuangan, yang
mencakup hal-hal berikut:
1. Neraca
2. Laporan
laba rugi
3. Catatan
4. Laporan
manajemen
5. Laporan
auditor
Republik
Ceko
Republik Ceko
(CR) terletak di Eropa Tengah dan berbatasan dengan Jerman di sebelah barat dan
barat laut, Austria di selatan, Republik Slovakia di timur, dan Polandia di
utara. Akunatansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali, seiring
dengan sejarah politik negaranya. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di
Republik Ceko berdasarkan pada Commercial
Code yang baru dibuat oleh parlemen Ceko pada tahun 1991 dan mulai efektif
pada 1 Januari 1992. Dipengaruhi oleh akar undang-undang perdagangan Austria
yang lama dan mencontoh pada undang-undang perdagangan Jerman. Commercial Code memperkenalkan sejumlah
legislasi dasar yang berhubungan dengn bisnis. Legislasi ini berisi persyaratan
untuk laporan keuangan tahunan, pajak-pajak penghasilan, audit, dan pertemuan
rapat pemegang saham.
Laporan keuangan pada negara
Republik Ceko harus bersifat komparatif, terdiri atas:
1. Neraca
2. Akun
keuntungan dan kerugian (laporan laba rugi)
3. Catatan
Belanda
Akunatansi Belanda
memberikan beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki undang-undang
akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi astandar
praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum, namun
akuntansinya diorientasikan ke arah kewajaran penyajian. Akuntansi di Belanda
dianggap sebagai cabang ekonomi bisnis. Akuntan Belanda juga mau menerima
pemikiran asing. Belanda merupakan penyokong awal dari standar internasional
untuk akuntansi dan laporan keuangan, dan laporan IASB menerima perhatian besar
dalam menentukan praktik yang bisa diterima.
Regulasi dan
pelaksanaan akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statements pada
tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan yang
ekstensif dalam legislasi perusahaan dan sebagian dikenalkan untuk
menggambarkan keselarasan undang-undang perusahaan yang akan datang dalam Uni
Eropa. Isi ketentuan undang-undang tahun 1970 adalah:
·
Laporan keuangan
tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil
tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan
tepat.
·
Laporan keuangan harus
disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman (misalnya prinsip-prinsip
akuntansi yang bisa diterima oleh komunitas bisnis).
·
Dasar-dasar untuk
penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus
diungkapkan.
·
Laporan keuangan harus
disusun pada dasar konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam
prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.
·
Informasi keuangan yang
komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan
catatan kaki yang menyertainya.
Kualitas laporan
keuangan Belanda sangat tinggi. Laporan keuangan yang menurut undang-undang
harus disimpan di Belanda, tapi Inggris, Perancis, dan Jerman juga bisa
memakainya. Laporan keuangan harus meliputi hal-hal berikut:
1. Neraca
2. Laporan
laba rugi
3. Catatan
4. Laporan
direktur
5. Informasi
lain yang sudah ditentukan
Inggris
Akuntansi di
Inggris berkembang sebagia sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespon
terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Warisan akunatansi Inggris pada dunia
sangatlah mendasar. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang
mengembangkan sebuah profesi akuntansi yang kita kenal saat ini. Konsep
kewajaran penyajian dari hasil dan posisi keuangan (kebenaran dan kewajaran)
juga bersala dari Inggris.
Regulasi dan
pelaksanaan akuntansi di Inggris adalah undang-undang perusahaan dan profesi
akuntansi. Undang-undang tersebut telah diperbaharui, diperluas, dan
digabungkan selama bertahun-tahun. Undang-undang pada tahun 1981 juga
menetapkan lima prinsip akuntansi dasar:
·
Pendapatan dan beban
disesuaikan dengan dasar akrual.
·
Aset dan kewajiban
individu dalam setiap golongan aset dan kewajiban dihitung secara terpisah.
·
Prinsip konservatisme
(kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat
dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
·
Penerapan kebijakan
akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun.
·
Prinsip perusahaan yang
terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.
Laporan keuangan
Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan biasanya
mencakup:
1. Laporan
direktur
2. Akun
laba dan rugi serta neraca
3. Laporan
arus kas
4. Laporan
keseluruhan laba dan rugi
5. Laporan
kebijakan akuntansi
6. Catatan
yang direferensikan dalam laporan keuangan
7. Laporan
auditor
Bab
4
Akuntansi
Komparatif : Amerika dan Asia
Pada bab ini
akan membahas akunatnsi dari lima negara, yaitu dua di benua Amerika (Meksiko
dan Amerika Serikat) serta tiga di benua Asia (Cina, India, dan Jepang).
Lima
Sistem Akuntansi Keuangan Nasional
Amerika
Serikat
Akuntansi di
Amerika Serikat diatur oleh badan sektor khusus Dewan Standar Akuntansi
Keuangan (Financial Accounting Standard
Board—FASB), akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap
standarisasi mereka adalah agensi kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs (Securities and Exchange Commision—SEC).
Regulasi dan
pelaksanaan akuntansi yang dianut oleh Amerika Serikat tidak memiliki
persyaratan legal untuk publikasi laporan keuangan. SEC memiliki kewenangan
penuh untuk menjelaskan standar akuntansi dan laporan kepada perusahaan publik,
akan tetapi bergantung pada sektor swasta dalam penerapan standarisasi
tersebut.
Tipe laporan
keuangan tahunan pada perusahaan besar di AS memiliki beberapa komponen dibawah
ini:
1. Laporan
manajemen
2. Laporan
auditor independen
3. Laporan
keuangan primer (laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laba rugi
komprehensif, perubahan ekuitas pemegang saham)
4. Diskusi
manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan
5. Penjelasan
mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan
keuangan
6. Catatan
atas laporan keuangan
7. Perbandingan
data keuangan selama lima atau sepuluh tahun
8. Data
triwulan terpilih
Meksiko
Meksiko adalah
negara dengan penduduk berbahasa Spanyol terbanyak di dunia dan negara dengan
populasi terbesar kedua di Amerika Latin. Pengaruh AS terhadap perekonomian
Meksiko meluas hingga akuntansi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Meksiko
berdasarkan pada Mexican Commercial Code
dan hukum pendapatan pajak mengandung persyaratan untuk menjaga kumpulan data
pembukuan tertentu dan mempersiapkan laporan keuangan, akan tetapi pengaruh
mereka terhadap laporan keuangan secara umum tidaklah besar.
Tahun fiskal
perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan kalender tahunan. Perbandingan
laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan antara lain:
1. Neraca
2. Laporan
laba rugi
3. Laporan
perubahan ekuitas pemegang saham
4. Laporan
perubahan posisi keuangan
5. Catatan
Jepang
Pembukuan dan
laporan keuangan Jepang menggambarkan adanaya percampuran dari pengaruh
domestik dan internasional. Pemerintah nasional Jepang memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada tiga badan
hukum: undang-undang perusahaan (company
law), undang-undang pertukaran dan sekuritas (securities and exchange law), dan undang-undang pajak penghasilan
perusahaan (corporate income tax law).
Perusahaan yang bergabung dibawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk
mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para
pemegang saham, yang isisnya antara lain:
1. Neraca
2. Laporan
laba rugi
3. Laporan
atas perubahan ekuitas pemegang saham
4. Laporan
bisnis
5. Jadwal
terkait
Cina
Akuntansi di
Cina memiliki sejarah yang panjang. Karakteristik dasar akuntansi Cina dimulai
sejak pembentukan RRC pada tahun 1949. Undang-undang akuntansi terakhir kali
diubah pada tahun 2000. Hal ini menguraikan prinsip umum akuntansi dan
menjelaskan peran pemerintah dan berbagai hal yang dibutuhkan dalam prosedur
akuntansi. Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan. Laporan
keuangan terdiri atas:
1. Neraca
2. Laporan
laba rugi
3. Laporan
arus kas
4. Laporan
perubahan ekuitas
5. Catatan
India
India berada di
belahan benua Asia Selatan, dengan Pakistan di sebelah barat, Cina, Nepal dan
Bhutan di sebelah utara, dan Bangladesh di sebelah timur. Dua sumber utama
standar akuntansi keuangan di India adalah lembaga hukum dan profesi akuntansi.
Laporan keuangan terdiri atas neraca dua tahun, laporan laba rugi, laporan arus
kas, dan kebijakan akuntansi dan catatan.
Bab
5
Pelaporan
dan Pengungkapan
Sebagian besar
pembahasan mengarah pada pengungakapan yang berhubungan dengan pelaporan
keuangan bagi pengguna dari pihak luar. Kita berkonsentrasi pada pada topik
tersebut dan tidak akan membahas setiap isu-isu pengungkapan yang digunakan
pada laporan keuangan pengguna, penyedia laporan, dan dari segi professional
keuangan. Kepentingan relatif pada dasar ekuitas dalam perekonomian nasional
yang tumbuh dan investor individual menjadi lebih aktif di pasar ini. Sebagai
hasilnya, pengungkapan publik proteksi investor, nilai pemegang saham dan pasar
modal yang terbentuk dari pengelolaan perusahaan menjadi sangat penting walaupun
praktik pengungkapan sangat beragam dari ngara yang satu dengan yang lainnya, namun
mereka satu. Akan tetapi, perbedaan yang penting di antara ngara akan berlanjut
dengan memengaruhi banyak perusahaan, khususnya bagi semua perusahaan yang
tidak aktif dalam hal produk atau pasar modal internasional.
Bab
6
Translasi
Mata Uang Asing
Alasan
Translasi Mata Uang Asing
Banyak
permasalahan yang berhubungan dengan translasi mata uang asing muncul dari
fakta bahwa nilai relatif mata uang asing hampir tidak pernah stabil. Tingkat
variabilitas nilai tukar, dikombinasikan dengan perbedaan antara metode
translasi mata uang asing dan penanganan terhadap translasi mata uang asing
keuntungan dan keruugian, semakin mempersulit untuk dapat membandingkan hasil
suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
Translasi
Mata Uang Asing
Metode
Nilai Tukar Tunggal
Metode nilai
tukar tunggal, yang juga diketahui sebagai metode kurs saat ini, telah lama
populer di Eropa. Metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga
penutupan atau harga saat itu terhadap semua saham dan utang asing.
Metode
Nilai Tukar Ganda
Metode nilai
tukar ganda mengkombinasikan kurs saat ini dan kurs historis dalam proses
translasi mata uang asingnya.
·
Metode Current-Noncurrent
Pada
metode ini current-noncurrent, aset
lancar yang dimiliki anak perusahaan saat itu dan utang lancar ditranslasikan
ke dalam mata uang induk perusahaan
mereka pada laporan keuangannya dengan kurs saat ini. Metode ini sering kali
tidak sesuai dengan kenyataan.
·
Metode
Moneter-Nonmoneter
Metode
moneter dan nonmoneter juga menggunakan skema klasifikasi neraca untuk
menentukan nilai tukar mata uang asing yang sesuai.
·
Metode Kurs Sementara
Dengan
metode kurs sementara, translasi mata uang asing tidak mengubah sifat sebuah item yang dihitung; hal tersebut hanya
mengubah unit perhitungan saja.
International Financial
Accounting Standard
(IFRS)
Pengertian
IFRS
IFRS merupakan
standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi
Internasional (International Accounting
Standards atau IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia, yaitu Badan
Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC),
Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi
Internasional (IFAC).
Badan standar
akuntansi Internasional (IASB) yang terdahulu bernama KOmisi Standar Akuntansi
Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar
akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong
penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami,
dan dapat diperbandingkan (Choi et al., 1999 dalam Intan Immanuela, puslit2.petra.ac.id).
Struktur
IFRS
Struktur International Financial Reporting Standards
(IFRS) mencakup, antara lain:
·
International
Financial Reporting Standards (IFRS)—standar yang
diterbitkan setelah tahun 2001.
·
International
Accounting Standards (IAS)—standar yang
diterbitkan sebelum tahun 2001.
·
Interpretations
yang diterbitkan oleh International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)—setelah tahun 2001.
·
Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee
(SIC)—sebelum tahun 2001.
Secara
garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi, yaitu:
1. Definisi elemen laporan keuangan
atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi
untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke
dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya.
2. Pengukuran dan penilaian. Pedoman
ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik
pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan
keuangan (pada tanggal neraca).
3. Kriteria yang digunakan untuk
mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam
laporan keuangan.
4. Penyajian dan pengungkapan laporan
keuangan. Komponen ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana
informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu
informasi dapat disajikan dalam badan laporan (neraca, laporan laba rugi) atau
berupa penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan (Chairi, 2009).
Konvergensi IFRS di Indonesia
Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi
perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan IFRS melainkan masih mengacu
pada standar akuntansi keuangan lokal. Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama
dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan tahun 2012 akan
menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS.
Berkaitan dengan hal ini, program konvergensi tampaknya
sudah menjadi keharusan Indonesia untuk turut serta jika tidak ingin
tertinggal. Sehingga dalam perkembangan penyususnan standar akuntansi di
Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas
dari perkembangan penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan
oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar akuntansi keuangan
nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju kovergensi secara
penuh dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB.
Indonesia mengadopsi standar akuntansi internasional (International Accounting Standard atau
IAS) untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham du negara ini
atau sebailknya. Namun hal ini tidaklah mudah karena diperlukan pemahaman dan
biaya sosialisasi.
Tujuan IFRS adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan
interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan
keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:
·
Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan
sepanjang periode yang disajikan.
·
Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang
berdasarkan pada IFRS.
·
Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat
untuk para pengguna.
Manfaat
lain yang dapat diperoleh adanya suatu perubahan sistem IFRS sebagai standar
global, yaitu:
·
Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak
di seluruh dunia tanpa hambatan berarti.
·
Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik.
·
Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan
keputusan mengenai merger dan akuisisi.
·
Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar
dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.
Perbandingan Antara IFRS dengan PSAK
Perkembangan arus globalisasi dan teknologi informasi
komunikasi mengakibatkan munculnya tuntutan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan yang seragam dan dapat diterima di berbagai negara. Untuk itu dibentuk
International Financial Reporting
Standard (IFRS) yang diharapkan dapat mempermudah dalam penulisan laporan
keuangan.
Di Indonesia, proses konvergensi IFRS dibagi menjadi tiga
tahap, yaitu:
1. Tahap Adopsi (Tahun 2008-2010)
2. Tahap Persiapan (Tahun 2011)
3. Tahap Implementasi (Tahun 2012)
Meskipun demikian, penerapan dan konvergensi IFRS di
Indonesia juga memiliki kendala seperti perlunya penyesuaian standar
internasional terhadap aspek hukum di Indonesia, penyesuaian terhadap aturan
perpajakan, kesiapan sumber daya manusia yang belum matang, serta maslaag
keberadaan lembaga standar akuntansi Indonesia yang belum independen.
Perbedaan IFRS dan PSAK
Metode penyusunan perbedaan dilakukan dengan membandingkan
antara konsep yang terdapat di IFRS dengan yang terdapat dalam PSAK dan disusun
berdasarkan urutan standar yang digunakan IFRS.
Perbedaan IFRS dengan PSAK
|
IFRS
|
PSAK
|
Sumber
|
IAS 1, Presentation of Financial Statements.
|
PSAK No. 1 (Revisi 1998), Penyajian Laporan Keuangan.
|
Neraca
|
Penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar,
hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item
tertentu.
|
Memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar
kecuali untuk industri tertentu seperti bank.
|
Laporan
Kinerja Keuangan
|
Laporan laba rugi komprehensif.
|
Laporan laba rugi.
|
Laporan
Laba/Rugi
|
Tidak memiliki format standar meskipun pengeluarah harus
disajikan dengan memilih salah satu dari dua format.
|
Sama seperti IFRS. Tetapi, ada perbedaan rincian pada item
yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di muka.
|
Laporan
Arus Kas (Format dan Metode)
|
Pos standar tetapi ketentuan terbatas pada isinya.
Menggunakan metode langsung dan tidak langsung.
|
Sama dengan IFRS tetapi dalam beberapa entitas harus
menggunakan metode langsung.
|
Pos Luar
Biasa
|
Dilarang,
|
Item pos luar biasa masih harus dilaporkan.
|
Penyajian
Keuntungan dan Kerugian yang diakui/Pendapatan Komprehensif Lainnya
|
Menyajikan laporan keuangan yang mengakui keuntungan dan
kerugian dalam catatan terpisah ataupun tidak pada laporan perubahan ekuitas
pemegang saham.
|
Diakui adanya keuntungan dan kerugian yang disajikan dalam
laporan perubahan ekuitas pemegang saham.
|
Hasil
Presentasi Perusahaan Asosiasi
|
Menggunakan metode ekuitas yang menunjukkan hasil saham
sesudah pajak.
|
Secara khusus tidak memerlukan penunjukkan hasil saham
setelah pajak.
|
Pengungkapan
Signifikan Tentang Asosiasi
|
Memberikan informasi yang rinci atau signifikan atas
aktiva, kewajiban, pendapatan dan hasil.
|
Pengungkapan yang kurang dibandingkan dengan IFRS.
Informasi yang signifikan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan hasil yang tidak
diperlukan.
|
Tanggung
Jawab Laporan Keuangan
|
Tidak diatur.
|
Manajemen
|
Komponen
Laporan Keuangan
|
Laoran posisi keuangan, laporan laba rugi.
|
Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan
|
Perbandingan IFRS di Negara
Australia dengan IFRS di Negara Indonesia
IFRS di Australia
Adopsi IFRS telah dilakukan di beberapa nefara, diantaranya
di Uni Eropa yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di bursa harus
menyiapkan laporan keuangan konsolidasi sesuai IFRS (SG-007), sedang di Inggris
strandar yang menyerupai IFRS diperlukan untuk menghindari masalah tentang
perusahaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar di bursa dan IFRS dianggap
sebagai suatu tantangan, yang pada akhirnya menyambut baik IFRS untuk
mengurangi perbedaan antara standar akuntansi di Inggris dan IFRS (Fearnley dan
Hines, 2003). Australia adalah salah satu negara yang berpengaruh dalam
pengembangan akuntansi internasional sejak konsep dari komite akuntansi
internasional dikembangkan di Sidney tahun 1972.
Keputusan untuk mengadopsi IFRS di Australia berawal dari
diputuskannya mengadopsi IFRS mulai dari 1 Januari 2005 yang merupakan
keputusan pada tahun 2002. Seiring dengan jadwal European Union (EU) untuk pengadopsian IFRS. IFRS 2004 merupakan
‘platform stabil’ diadopsi.
Manfaat dari mengadopsi IFRS bagi Australia adalah sebagai
berikut:
·
Membantu menarik modal ke Australia = menurunkan biaya
modal.
·
Biaya lebih rendah bagi pelapor, auditor, dan pemakai
laporan keuangan dari entitas multinasional (tidak perlu susun ulang).
·
Mengisi kesenjangan dalam GAAP, misalnya yang berhubungan
dengan instrument keuangan.
·
Biaya
·
Hilangnya pedoman yang ada di AGAAP, misalnya pedoman
akuntansi untuk imbalan yang diterima karyawan.
·
Pengenalan metode akuntansi opsional = komparabilitas
berkurang.
·
Kehilangan kebebabasan untuk membangun set standar yang
terpisah untuk entitas non-nirlaba.
·
Biaya-biaya yang berhubungan dengan penerapan perubahan.
Proses
pengadopsian IFRS
·
Proses penggabungan dimulai di tahun 1996, mencapai
puncaknya di tahun 2002 ketika Australian
Convergence Handbook (Buku Pegangan Konvergensi Australia) diterbitkan.
·
Ditahun 2002, jurang perbedaan antara IFRS dan AGAAP telah
jauh berkurang.
Pada
tahun 2002, perbedaan utama yang masih ada antara IFRS dan AGAAP adalah:
·
IFRS lebih komprehensif sehubungan dengan akuntansi untuk
instrument keuangan dan imbalan pasca-kerja; sedangkan AGAAP lebih komprehensif
sehubungan dengan akuntansi untuk asuransi, kegiatan pertambangan, aktiva tak
berwujud, dan kerangka kerja.
·
Setiap standar IFRS dipaparkan dalam bentuk Exposure Draft oleh AASB, yang meminta
komentar apakah standar akan berdampak positif bagi ekonomi Australia.
·
Waktu yang cukup sediakan bagi yang berkepentingan untuk
mengenal konsep IFRS dan membangun sistem yang sesuai-proses selesai pada Juli
2004.
·
Kebanyakan entitas memiliki 2 tahun untuk menerapkan
IFRS—secara umum neraca tahunan yang berdampak adalah 30 Juni 2006.
·
April 2004, untuk membantu proses pengadopsian, AASB
menerbitkan AASB 1047 Disclosing the
Impacts of Adopting Australian Equivalents to IFRS (Pencatatan Dampak akan
Pengadopsian Standar Australia setara dengan IFRS). AASB 1047 mengharuskan
entitas untuk mencatatkan dampak yang relevan bagi tahun sebelum tahun adopsi
dalam laporan keuangan mereka—biasanya tahun yang berakhir 30 Juni 2005.
·
IFRS 4: Insurance
Contracts (Kontrak Asuransi) dan IFRS 6: Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Eksplorasi dan
Evaluasi Sumber Daya Mineral) masih mempertahankan fitur-fitur penting dari
AGAAP yang berhubungan dengan Asuransi dan Aktivitas Pertambangan.
Dampak
IFRS atas laporan keuangan, antara lain:
·
Penerusan biaya eksplorasi masih baik, namun dengan kriteria
yang sedikit berbeda dari AGAAP aslinya.
·
Derivatif (produk turunan)—kebanyakan entitas, termasuk
bank, harus mengidentifikasi dan menilai fair value (harga wajar) fari derivatif.
·
Penurunan nilai harta finansial, terutama dalam buku
pinjama—berubah dari model ‘dinamis’ ke model ‘kerugian yang timbul’.
·
Kontrak asuransi—faktor bunga berubah ke risk free (bunga bebas risiko) dan uji
kelayakan liabilitas asuransi diperkenalkan.
·
Pertanian—tak banyak perubahan—beberapa isu sehubungan
dengan harta biologis masih ada, misalnya sehubungan dengan perkebunan kelapa
sawit di Indonesia.
·
Pemulihan penilaian atas aktiva tak berwujud (termasuk
merek).
Setelah dilakukan harmonisasi IFRS dengan standar akuntansi
di Australia, hasil yang diperoleh adalah:
·
Laporan keuangan entitas Australia lebih banyak dimengerti
di seluruh dunia.
·
Sinergi dalam persiapan, audit dan kajian laporan keuangan
Australia untuk entitas yang merupakan bagian dari kelompok multinasional.
·
Biaya awal sehubungan dengan proses adopsi, terutama untuk
penerapan IAS 39 untuk entitas seperti bank dan perusahaan asuransi.
·
IFRS terus mengalami perubahan—kebanyakan perubahan ini
didorong oleh hal-hal yang tidak berlaku bagi Australia.
·
Isu akuntansi yang relevan untuk Australia mungkin bukanlah
prioritas global, misalnya seperti Aktivitas Pertambangan, dan Laba Rugi versus
Pendapatan Lain-Lain (Other Comprehensive
Income).
·
Adopsi IFRS menyoroti kekhawatiran akan pengungkapan yang
berlebihan.
IFRS di Indonesia
Di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh (full adoption) standar akuntansi
internasional atau International
Financial Reporting Standard (IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang
berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (United
Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun pada beberapa pasal
sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan
Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi).
Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem
akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap
negara atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi
internasional dengan tujuan agar dapat menghasilhkan informasi keuangan yang
dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan
hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun proses
harmonisasi ini memiliki hambatan, antara lain:
·
Nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara
·
Perbedaan sistem pemerintahan di setiap negara
·
Perbedaan kepenetingan antara perusahaan multinasional
dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar
negara, serta
·
Tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.
Sejarah, Perkembangan, dan
Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indoensia
Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia
mulai dari awal sampai dengan saat ini menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber:
Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).
1. Indonesia selama dalam penjajahan
Belanda tidak ada standar akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practice) gaya Belanda.
2. Sampai tahun 1955 : Indonesia belum
mempunyai undang-undang resmi/peraturan tentang standar keuangan.
3. Tahun 1974 : Indonesia mengikuti
standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi.
4. Tahun 1984 : Prinsip Akuntansi di
Indoensia ditetapkan menjadi standar akuntansi.
5. Akhir tahun 1984 : Standar akuntansi
di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standard Committee).
6. Sejak tahun 1994 : IAI sudah committeed mengikuti IASC/IFRS.
7. Tahun 2008 : diharapkan perbedaan
PSAK dengan IFRS dapat diselesaikan.
8. Tahun 2012 : ikut IFRS sepenuhnya
Pengadopsian standar akuntansi internasional sedang dalam
proses konvergensi secara penuh dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB sehingga
arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan
selalu mengacu pada standar IFRS.
Revisi terbaru PSAK yang mengacu pada IFRS sejak Desember
2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007 kemarin. Dewan Standar Akuntansi
Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merevisi dan mengesahkan
lima Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Revisi tersebut dilakukan
dalam rangka konvergensi dengan Internationla
Accounting Standard (IAS) dan International
Financial Reporting Standard (IFRS). Lima butir PSAK yang telah direvisi
tersebut, antara lain: PSAK No. 13, No. 16, No. 30 (ketiganya revisi tahun 2007,
yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008), PSAK No. 50 dan No. 55 (keduanya
revisi tahun 2006 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).
1. PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang
Properti Investasi yang menggantikan PSAK No. 13 tentang Akuntansi untuk
Investasi (disahkan 1994).
2. PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang
Aset Tetap yang menggantikan PSAK 16 (1994) : Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain
dan PSAK 17 (1994) Akuntansi Penyusutan.
3. PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang
Sewa menggantikan PSAK 30 (1994) tentang Sewa Guna Usaha.
4. PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang
Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan yang menggantikan Akuntansi
Investasi Efek Tertentu.
5. PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang
Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang menggantikan Akuntansi
Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.
Dengan adanya penyempurnaan dan pengembangan PSAK secara
berkelanjutan dari tahun ke tahun, saat ini terdapat tiga PSAK yang
pengaturannya sudah disatukan dengan PSAK terkait yang terbaru sehingga nomor
PSAK tersebut tidak berlaku lagi, yaitu:
1. PSAK No. 9 (revisi 1994) tentang
Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek pengaturannya disatukan
dalam PSAK No. 1 (revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAK No. 17 (revisi 1994) tentang
Akuntansi Penyusutan pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 16 (revisi 2007)
tentang Aset Tepat;
3. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan
Pengembangan (1994) pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 19 (revisi 2000)
tentang Aset Tidak Berwujud.
PSAK
yang sedang dalam proses revisi.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merencanakan untuk
konvergensi dengan IFRS mulai tahun 2012. Untuk itu, DSAK sedang dalam proses
merevisi 3 PSAK berikut (Sumber: Deloitte News Letter, 2007):
1. PSAK 22: Accounting for Business Combination, which is revised by reference to IFRS
3 : Business Combination;
2. PSAK 58 : Discontinued Operation, which is revised by reference to IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and
Discontinued Operations;
3. PSAK 48 : Impaiment of Assets, which is revised by reference to IAS 36 : Impairment of Assets.
Berikut ini adalah program pengembangan standar akuntansi
nasionaloleh DSAK dalam rangka konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan
Indonesia, 2008):
1. Pada akhir 2010 diharapkan seluruh
IFRS sudah diadopsi dalam PSAK;
2. Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan
seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi
seluruh IFRS;
3. Tahun 2012 merupakan tahun
implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh
perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Namun IFRS tidak
wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lokal yang tidak memiliki akuntabilitas
publik.
Perbandingan IFRS di Australia
dengan IFRS di Indonesia
Australian
Accounting Standard Board (AASB) adalah lembaga pemerintah Australia yang
mengembangkan dan memelihara standar pelaporan keuangan yang berlaku untuk
entitas di sektor swasta dan publik dari
ekonomi Australia. AASB memiliki tanggung jawab untuk membuat standar baik
sektor publik maupun sektor pribadi dan bebas mencari tim dan staf. The AASB
menggunakan kerangka konseptual yang meliputi Laporan Akuntansi Konsep (SAC 1 Definisi
Pelapor dan SAC 2 Tujuan Umum Pelaporan Keuangan) yang dikembangkan oleh mantan
AASB dan Sektor Publik Dewan Standar Akuntansi (PSASB) untuk mengevaluasi
usulan standar akuntansi.
Berdasarkan Corporations Act 2001 Australia, banyak entitas
harus menerapkan Standar Akuntansi Australia ketika menyiapkan laporan keuangan
mereka. Beberapa entitas sektor publik wajib menerapkan Standar Akuntansi
Australia dengan salah satu undang-undang Persemakmuran, negara bagian atau
wilayah, melalui petunjuk khusus untuk pembuat atau pelaporan kerangka kerja
yang ditetapkan pedoman atau peraturan.
Anggota CPA Australia, The
Institute of Chartered Accountants di Australia dan National Institute Akuntan memiliki kewajiban profesional untuk
mengambil semua langkah yang wajar dalam kekuasaan mereka untuk memastikan
bahwa entitas dengan yang mereka terlibat sesuai dengan Standar Akuntansi
Australia ketika mempersiapkan keuangan mereka untuk tujuan umum laporan.
Sejak tahun 2002, AASB mengadopsi Dewan Standar Akuntansi
Internasional (IASB) untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2005. Pada bulan Juli 2004, AASB mengadopsi sejumlah
standar yang berlaku dari tahun 2005, termasuk:
·
Standar Akuntansi Australia yang mengadopsi Standar IASB
·
Standar AASB yang mendukung Standar Akuntansi Australia yang
mengadopsi IASB
·
Standar AASB Lain yang berlaku untuk entitas jenis tertentu
GAAP Australia dibuat untuk membantu pengguna antara lain,
pemerintahan, auditor, pengguna, regulator, akademisi, dan mahasiswa. Dalam
kesempatan kali ini penulis bermaksud menyajikan data yang didapat dari
Kementerian Keuangan Australia mengenai standar akuntansi akrual mereka dan
memperbandingkannya dengan standar akuntansi akrual dalam negeri.
PENUTUP
Laporan keuangan merupakan piranti yang sangat penting untuk
akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Sebagaimana telah dikemukakan di depan
tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan merupakan obyektif yang utama
dari laporan keuangan, sedang obyektif-obyektif yang lain bertolak dari kedua
obyektif utama tersebut.
Lingkungan operasi suatu entitas mempengaruhi obyektif dari
laporan keuangannya. Memahami sifat pemerintah serta lingkungan operasinya yang
kompleks adalah penting untuk menetapkan obyektif laporan keuangan pemerintah.
Obyetif dari laporan keuangan harus mengacu kepada kebutuhan
informasi dari para pemakai eksternal, dengan pengertian bahwa informasi
tersebut merupakan “common needs” atau “common interests” dari para pemakai
yang kepentingannya tidak selalu sama. Di sektor publik seperti di sektor
privat para pemakai itu dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok utama.
Berdasarkan penelahaan atas literatur akuntansi dan pertanyaan-pertanyaan
otoritatif mengenai pelaporan keuangan pemerintah, International Federation
of Accountants Public Sector Committee (IFAC-PSC) mengelompokkan para
pemakai tersebut dalam kelompok berikut:
1. Badan legislatif dan badan lain
mempunyai kekuasaan mengatur dan mengendalikan (governing bodies).
2. Publik (rakyat).
3. Investor dan kreditor.
4. Pemerintah lain, badan internasional
dan penyedia sumber lain.
5. Analisis ekonomi dan keuangan.
Mereka
menginginkan laporan keuangan pemerintah itu dapat memberikan informasi
mengenai:
1. Integritas Anggaran
Pelaporan keuangan Federal harus
membantu dalam pemenuhan kewajiban pemerintah memberikan akuntanbilitas publik
(publicity accountable) untuk uang-uang yang dihimpun melalui perpajakan dan
sarana-sarana lain dan untuk pengeluaran-pengeluarannya sesuai dengan
undang-undang anggaran dan peratuan perundang¬undangan yang berkaitan.
Pelaporan keuangan Federal harus memungkinkan pembaca mentapkan:
·
Bagaimana sumber-sumber anggaran telah diperoleh dan
digunakan dan apakah perolehan dan penggunaan tersebut sesuai dengan
undang-undang anggaran,
·
Status dari sumber-sumber anggaran, dan
·
Bagaimana pelaporan anggaran berkaitan dengan informasi lain
mengenai biaya operasi-operasi program dan apakah informasi mengenai status
sumber-sumber anggaran diintegrasikan dan konsisten dengan informasi akuntansi
lain mengenai aset dan kewajiban.
2. Kinerja Operasi
Laporan Keuangan harus membantu
pemakai laporan dalam mengevaluasi upaya-upaya pelayanan, biaya, dan pencapaian
aktivitas dari entitas pelaporan, cara bagaimana upaya dan pencapaian tersebut
dibelanjakan, dan manajemen atas aset dan kewajiban entitas. Laporan keuangan
harus memungkinkan pembaca menetapkan :
·
Biaya dari program-program dan aktivitas-aktivitas spesifik
dan
·
Upaya-upaya dan pencapaian-pencapaian yang berkaitan dengan
program-program pemerintah dan perubahannya dan dalam hubungannya dengan biaya;
dan
·
Efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah atas
aset-aset dan kewajiban-kewajibannya.
3. Pengurusan (Stewardship)
Laporan keuangan pemerintah harus
membantu pemakai laporan menaksir dampak dari operasi dan investasi pemerintah
terhadap negara untuk periode yang bersangkutan dan bagaimana, sebagai
hasilnya, kondisi keuangan pemerintah dan bangsa telah berubah dan mungkin
berubah di masa depan. Laporan keuangan pemerintah juga harus
memungkinkan pembaca untuk menetapkan:
·
Apakah posisi keuangan pemerintah meningkat atau menjadi
lebih jelek setalah periode yang bersangkutan
·
Apakah sumber-sumber anggaran di masa depan diperkirakan
akan mencukupi untuk mempertahankan pelayanan publik dan untuk memenuhi
kewajiban pada waktu jatuh temponya, dan
·
Apakah operasi pemerintah telah memberikan kontribusi kepada
kesejahteraan bangsa di masa sekarang dan di masa depan.
4. Pencegahan kecurangan, pemborosan,
dan penyimpangan laporan keuangan pemerintah harus membantu pemakai laporan
memahami /mengerti apakah terdapat sistem manajemen keuangan dan pengendalian
internal yang cukup.
Dengan keluarnya Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual ini
artinya kita harus segera menyiapkan diri untuk menjadi operator sekaligus
penggunanya.
KESIMPULAN
Penetapan IFRS sebagai standar internasional dalam pelaporan
keuangan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pelaporan keuangan bagi para
investor. Dengan adanya standar yang berlaku secara global mengakibatkan
perusahaan tidak perlu mengganti stadar pelaporan mereka agar dapat dimengerti
oleh investor yang mungkin berasal dari berbagai ngara. Dengan satu standar
internasional juga dapat mengurangi biaya yang timbul dari konvergensi atau
penyesuaian laporan keuangan yang dibuat.
Di Indonesia sendiri standar yang digunakan perusahaan atau
organisasi bisnis untuk membuat laporan keuangan adalah PSAK. Sekarang ini
dengan adanya perkembangan IFRS sebagai standar baru mengakibatkan diadopsinya
standar IFRS ke dalam standar PSAK. Adopsi IFRS ke dalam PSAK tidak dilakukan
secara langsung tetapi dilakukan secara bertahap, adopsi secara bertahap ini
juga memunculkan beberapa perbedaan dalam standar IFRS dan PSAK. Dengan adanya
perbedaan antara kedua standar tersebut tidak berarti IFRS tidak berlaku di
Indonesia ataupun sebaliknya. Akan tetapi, standar yang tetap berlaku di
Indonesia adalah PSAK sehingga pelaporan keuangan tetap harus mengikuti standar
ini.
DAFTAR
PUSTAKA
Frederick D.S. Choi, Gary K. Meek.
2010. International Accounting. Jakarta. Salemba Empat.
http://www.ksap.org/